Keamanan Pangan Harus Jadi Prioritas Tinjauan Penutupan 135 Dapur MBG Di Sulsel

SINJAI – Penutupan sementara sebanyak 136 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk empat unit di Kabupaten Sinjai, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kebijakan tersebut diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 31 Maret 2026 dan mulai berlaku sejak 1 April 2026, menyusul ditemukannya ketidakpatuhan terhadap standar operasional dasar.

Berdasarkan data resmi, mayoritas dapur yang ditutup belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Selain itu, sejumlah dapur juga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat penting dalam menjamin keamanan pangan.

Di Kabupaten Sinjai sendiri, empat dapur MBG yang terdampak dinilai belum memenuhi standar, khususnya dalam pengelolaan limbah. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang disajikan serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan penerima manfaat.

Langkah penutupan sementara ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga mutu program MBG. Program tersebut diketahui memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Namun demikian, pelaksanaan program tidak hanya dituntut berjalan, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Keberadaan IPAL dan SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat. Pengelolaan limbah yang tidak baik berisiko menyebabkan pencemaran lingkungan serta meningkatkan potensi penyebaran bakteri dan penyakit menular.

Selain itu, penerapan standar higiene sanitasi yang ketat menjadi langkah penting dalam mencegah kejadian keracunan makanan yang pernah terjadi di sejumlah daerah.

Di sisi lain, penutupan ini turut berdampak pada ribuan penerima manfaat. Di Kabupaten Sinjai, sekitar 9.800 orang untuk sementara waktu tidak dapat mengakses layanan MBG. Pengelola dapur pun menghadapi tantangan, baik dari sisi operasional maupun finansial.

Meski demikian, langkah korektif ini dinilai lebih bijak dibandingkan memaksakan operasional yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Ke depan, diharapkan proses perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah bersama pengelola dapur diharapkan dapat berkolaborasi dalam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Dukungan berupa bimbingan teknis, bantuan fasilitas, serta percepatan proses perizinan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Program MBG sendiri dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, aspek keamanan dan kualitas pangan tidak dapat ditawar.

Penutupan sementara ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh, agar ke depan dapur-dapur MBG tidak hanya beroperasi, tetapi juga mampu menjamin keamanan, kesehatan, dan kepercayaan masyarakat.

Penulis:

Izzatussa’ada

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIAD Sinjai