Bupati Sinjai Terima Kunjungan Koordinasi Penyuluh Perikanan

SINJAI - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menerima kunjungan audensi Penyuluh Perikanan Kabupaten Sinjai di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (3/6/2026) sore. 

Kunjungan Penyuluh Perikanan Kabupaten Sinjai disambut langsung oleh Bupati Hj. Ratnawati Arif. Pertemuan strategis ini membawa kabar baik bagi keberlangsungan sektor perikanan, khususnya terkait peminjaman gedung untuk difungsikan kegiatan penyuluhan perikanan dan tempat pelayanan informasi, konsultasi serta pendampingan bagi masyarakat.

Koordinator Penyuluh Perikanan Sinjai, Budiyamin dalam pertemuannya dengan Bupati yakni membahas soal pinjam pakai gedung untuk dijadikan tempat kerja, oleh karena itu pihaknya berharap agar dapat difasilitasi terkait hal tersebut.

"Selama ini kami masih berkantor di Dinas Perikanan, Kami meminta untuk bisa difasilitasi, agar kami bisa memiliki pos penyuluhan perikanan", ungkapnya.

Budiyamin juga melaporkan kepada Bupati Sinjai terkait progres dari pendampingan yang dilakukan Penyuluh Perikanan pada kampung prioritas program Presiden RI yakni Kampung Nelayan Merah Putih pada Desa Tongke-tongke. 

Selain itu, ia juga menyebut Kampung Nelayan yang akan dibentuk di Desa Sanjai dan saat ini sudah memasuki tahapan survei topografi untuk mengumpulkan data geografis dasar seperti elevasi tanah, kontur wilayah, dan batas pesisir. 

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif menyambut baik kehadiran para Penyuluh Perikanan dan memberi apresiasi atas kemajuan dari program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.

Perihal tentang pinjam pakai gedung yang dimaksud, Bupati Hj. Ratnawati menyampaikan bahwa selanjutnya akan dibahas bersama dengan OPD terkait dan kemudian mencari gedung yang dapat dijadikan pos pelayanan penyuluhan perikanan.

Dalam kunjungan ini, hal lainnya yang turut menjadi diskusi yaitu Kartu Kusuka yang merupakan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang juga digunakan untuk mengelola BBM nelayan serta kepesertaan nelayan dalam  BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan saat melaut.

Melalui dukungan dan sinergi antara pemerintah dan para penyuluh, diharapkan potensi perikanan daerah dapat terkelola lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan sektor perikanan.