Rakor Virtual Dengan Kemendagri,Bupati Sinjai Paparkan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Di Daerah

SINJAI - Bupati Sinjai, Hj.Ratnawati Arif didampingi Wakil Ketua DPRD mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual bersama jajarannya diantaranya, Sekretaris Daerah Sinjai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab serta OPD terkait lainnya, Selasa (05/05/2026). 

Keikut sertaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai di rakor tersebut merupakan langkah respon terhadap daya beli masyarakat agar tetap stabil ditengah fluktuasi harga komoditas global maupun nasional.

Dalam pernyataannya, Bupati Ratnawati menegaskan partisipasi aktif pada rakor rutin tersebut adalah bentuk keseriusan daerah dalam mengawal kesejahteraan warga. 

Pemkab Sinjai berkomitmen menjaga angka inflasi tetap terkendali lewat penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan fungsi komunikasi publik akan terus ditingkatkan guna memberikan informasi harga yang akurat kepada masyarakat sekaligus menghindari spekulasi pasar yang dapat merugikan konsumen.

Rakor pengendalian inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir memberikan penekanan bahwa konsistensi dari pemerintah daerah sangat penting demi menjaga stabilitas harga, meskipun tren inflasi menunjukkan penurunan pasca-Hari Raya Idulfitri.

Sekjen Kemendagri juga memberi peringatan agar pemerintah daerah tidak lengah dan tetap mengoptimalkan langkah pengendalian secara berkelanjutan, utamanya menjelang Hari Raya Idul adha. Serta diarahkan untuk fokus melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan kelancaran distribusi dan menjaga kestabilan harga komoditas strategis, seperti bawang merah.

Upaya kali ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai instansi di pusat guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Berdasarkan pemaparan data dan strateginya, Satgas Pangan Polri bersama Mabes TNI berfokus pada pengawasan ketat terhadap jalur distribusi barang, sementara Perum Bulog berperan vital dalam menjamin ketersediaan stok pangan nasional. 

Dan pendampingan hukum (legalitas) dikawal langsung oleh JAM Datun Kejaksaan Agung, yang bersinergi dengan langkah-langkah strategis dari Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus perdagangan di pasar domestik.