Peringatan Hari Otoda ke-30 Tahun,Pemkab Sinjai Siap Sinkronisasi Perencanaan dengan Pusat

Sinjai - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 Tingkat Kabupaten Sinjai di halaman Kantor Bupati, Senin (27/04/2026) pagi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai setiap tahunnya ikut menyukseskan Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA), dengan melaksanakan upacara yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sinjai. Serta menjadi momentum evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Andi Jefrianto menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada Hari Otoda Ke-30 tahun ini mengusung tema " Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, sebagai cerminan peran strategis daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap bersinergi bersama pemerintah pusat.

Sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah merupakan salah satu poin penting yang diungkapkan Andi Jefrianto Asapa sebagai faktor kendala selama ini terhadap efektifitas pembangunan.

Dan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program harus integrasi perencanaan dan penganggaran. Serta reformasi birokrasi berbasis hasil juga perlu mendapat ruang perhatian.

" Birokrasi diharapkan tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya. 

Pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pemerintahan guna menciptakan tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan responsif ikuti didorong oleh Mendagri. Disisi lain, ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Kolaborasi antar daerah juga dinilai perlu diperkuat, mengingat sejumlah persoalan seperti lingkungan, transportasi, dan ekonomi bersifat lintas wilayah," Jelas Mendagri dalam sambutannya. 

Kemudian, Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk dalam menghadapi isu ketahanan pangan, energi, dan perubahan iklim.

Tutupnya, bahwa Peringatan ini juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, dengan menghindari kegiatan seremonial berlebihan dan memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.